Pengendalian Pendidikan oleh Pemerintah Jepang

Sejak menguasai Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan perang Jepang. Salah satu kebijakan Jepang adalah dalam bidang pendidikan. Zaman pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan drastis, jika dibandingkan zaman Hindia Belanda. Oleh Jepang sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan dijadikan tempat indoktrinasi. Melalui pendidikan dibentuk kader-kader untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan untuk keperluan Perang Asia Pasifik.

Pendudukan Jepang memberikan pengaruh terhadap bidang pendidikan, Bidang pendidikan digunakan oleh Jepang untuk menanamkan pengaruhnya. Pemerintah Jepang sadar akan pentingnya kaum muda dalam menciptakan lingkungan yang baru dimana kepentingan jepang akan terwujud apabila semangat itu tumbuh di dalam jiwa setiap pemuda di Indonesia. Salah satu sarana yang digunakan untuk mempengaruhi kaum muda adalah sarana pendidikan.

Tujuan pendidikan pada masa Jepang antara lain untuk membentuk tenaga di bidang militer yang dapat dipergunakan untuk membantu Jepang dalam melajutkan peperangannya dengan tentara sekutu. Oleh karena itu selain dilaksanakan pendidikan militer secara khusus pelajaran yang diutamakan di sekolah-sekolah adalah gerak badan atau Taiso agar para siswa dipersiapkan sebagai tenaga di medan tempur. Selain itu tujuan pendidikan masa Jepang juga untuk menanamkan rasa hormatdan kagum terhadap Jepang sehingga pelajaran bahasa dan budaya diajarkan di semua sekolah.

Perubahan-perubahan penting dalam bidang pada masa pendudukan Jepang adalah Hapusnya dualisme pengejaran sehingga hanya ada satu sekolah rendah, yaitu Sekolah Rakyat 6 tahun ( Kokimin Gakkoo). Sekolah-sekolah desa diganti namanya menjadi sekolah pertama. Jadi, susunan pengajarannya adalah Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Menengah 3 tahun, dan Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun. Bahasa indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis Sekolah . bahasa jepang dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang harus ditaati.

Dalam bidang pendidikan Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Tindakan yang dilakukan Jepang untuk membatasi pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Pengurangan jumlah sekolah, misalnya jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah, sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. 
2. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Guru-guru diberi tugas sebagai penyebar ideologi Hakko Ichiu. hakko ichiu adalah suatu ajaran di jepang yang mengajarkan agar dunia di bentuk menjadi keluarga besar di pimpin oleh bangsa Jepang.
3. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.
4. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti (kinrohosyi). Kegiatan kerja bakti itu meliputi, pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. 
5. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang (Nippon Seishin). Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru dan melakukan gerak badan (taiso) serta seikerei.

Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan.

Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semimiliter sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah.Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kaderkader yang memelopori program Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan.

Untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia.Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara.

Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab, rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Akan tetapi lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan.

Penderitaan rakyat tsemakin bertambah dan kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan. Bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan.